PNM Jadi Pencetus Peluncuran Orange Bond di Indonesia

Jakarta, 4 Juli 2025 (Updated 09 June 2026)Pada pertengahan tahun 2024, Pemerintah bersama Impact Investment Exchange (IIX) memperkenalkan instrumen surat utang berbentuk obligasi oranye atau orange bonds: sebuah instrumen investasi yang disiapkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan program-program Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada aspek kesetaraan gender.

Koordinator Tim Ahli Sekretariat Nasional SDGs Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Yanuar Nugroho mengatakan, terdapat kesenjangan pendanaan program terkait SDGs yang mencapai Rp24.000 triliun. Oleh karenanya, diperlukan sumber pendanaan yang lebih kreatif.

"Orange bonds diharapkan dapat memainkan peran penting dalam mengatasi kesenjangan dengan menyediakan modal untuk proyek-proyek yang fokusnya pada sustainable dan gender equality," tutur dia, dalam media briefing, di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Selain menjadi sumber pendanaan, orange bonds juga diharapkan mampu mempromosikan inklusi sosial ekonomi dengan memberikan akses keuangan yang lebih besar kepada perempuan dan kelompok yang terpinggir atau marjinal. Sehingga, pihak swasta didorong untuk mengadopsi obligasi ini.

"Kami memang aspirasinya 2025, kita harap bisa punya partner dengan private sektor jadi kita bisa mobilisasi untuk inklusi. Tapi ini harus kolektif, kami tidak memaksakan, tergantung kesiapan," ucap Yanuar.

Bukan hanya pihak swasta, Chief Operating Officer Impact Investment Exchange (IIX) Angela Ng menjelaskan bahwa pemerintah juga memainkan peran besar untuk mendorong adopsi orange bonds. Pasalnya, orange bonds tidak menggantikan obligasi berkelanjutan yang telah diterbitkan pemerintah, tetapi justru melengkapinya.

Menurutnya, orange bonds berpotensi memobilisasi dana sekitar 10 miliar dollar AS atau sekitar Rp160 triliun (kurs Rp16.000 per dollar AS). "Dan memberdayakan 100 juta perempuan dan minoritas gender pada tahun 2030," katanya.

PNM: Lembaga Negara Pertama Penerbit Orange Bond di Indonesia

Kini, setahun berselang di tengah tahun 2025, Orange Bond perdana telah diluncurkan. Bukan oleh pihak swasta, namun oleh salah satu lembaga keuangan milik negara. PT Permodalan Nasional Madani (PNM) merupakan lembaga yang pertama kali dipercaya untuk menerbitkan Orange Bond di Indonesia sebuah tonggak bersejarah di pasar modal nasional.

Melalui skema Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), PNM menerbitkan PUB Obligasi Berwawasan Sosial Orange bernilai total Rp6 triliun dan PUB Sukuk Mudharabah Berwawasan Sosial Orange bernilai total Rp10 triliun. Dengan demikian, total program penerbitan Orange Bonds PNM mencapai Rp16 triliun. Pada tahap pertama di tahun 2025, PNM berhasil menghimpun dana sebesar Rp1 triliun dari program obligasi, dan Rp1,75 triliun dari program sukuk.

Obligasi ini terbagi dalam tiga seri, yakni:

• Seri A: tenor 370 hari, dengan kupon 6,25% per tahun
• Seri B: tenor 3 tahun, dengan kupon 6,65% per tahun
• Seri C: tenor 5 tahun, dengan kupon 6,85% per tahun

Sementara sukuk terbagi dalam tiga seri dengan indikasi bagi hasil yang setara. Pembayaran bunga maupun bagi hasil akan dilakukan setiap triwulan sejak tanggal emisi. Distribusi efek dilaksanakan secara elektronik pada 8 Juli 2025, dan keduanya resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada 9 Juli 2025.

Peringkat Tertinggi dari Pefindo, Kepercayaan Pasar Terjawab

Penerbitan Orange Bonds PNM mendapat sambutan positif dari pasar. Lembaga pemeringkat Pefindo memberikan peringkat tertinggi, yakni idAAA untuk obligasi dan idAAAsy untuk sukuk. Peringkat ini mencerminkan prospek keuangan PNM yang stabil, bahkan di tengah ketidakpastian geopolitik global yang masih membayangi pasar keuangan internasional.

Proses penerbitan melibatkan sejumlah Penjamin Pelaksana Emisi Efek terkemuka, yaitu PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Bahana Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Dana untuk Mekaar: Menjangkau 15,8 Juta Perempuan Prasejahtera

Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menegaskan, penerbitan Orange Bonds ini bukan sekadar inovasi finansial, melainkan wujud nyata komitmen PNM dalam mendukung keuangan inklusif dan berkelanjutan selaras dengan prinsip Orange movement yang sedang berkembang di Indonesia, sekaligus sesuai dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB Tujuan ke-5 (UN SDGs Goal 5) dalam aspek kesetaraan gender.

"Instrumen berharga yang berfokus dalam pemberdayaan perempuan di Indonesia masih sangat minim dan ini merupakan yang pertama di pasar modal Indonesia. Langkah ini merupakan wujud nyata dari semangat kami untuk menghadirkan keuangan yang berdampak," kata Arief.

Dana yang berhasil dihimpun dari penerbitan obligasi akan digunakan sebagai modal kerja untuk program PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). Sementara hasil sukuk dialokasikan secara khusus untuk pembiayaan PNM Mekaar Syariah. Dengan demikian, dana tersebut akan secara langsung memperluas pembiayaan dan pendampingan kepada perempuan ultra mikro di seluruh penjuru negeri.

Program PNM Mekaar sendiri dirancang untuk memberdayakan perempuan dari keluarga prasejahtera melalui tiga pilar bantuan: modal finansial, modal intelektual, dan modal sosial. Pada tahun 2025, nasabah aktif Mekaar telah mencapai 15,8 juta orang seluruhnya adalah perempuan. Angka ini menegaskan posisi PNM sebagai tulang punggung pemberdayaan ekonomi perempuan di Indonesia, sekaligus landasan kuat mengapa PNM dipercaya sebagai pelopor penerbitan Orange Bond pertama di tanah air.

Kolaborasi Pemerintah, BUMN, dan Pasar Modal

Peluncuran Orange Bond oleh PNM juga mendapat apresiasi dari Danantara, yang menyebut langkah ini sebagai terobosan nyata bagi inklusi keuangan Indonesia. Keberhasilan PNM merealisasikan instrumen ini menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan negara, dan pasar modal mampu menghasilkan solusi pendanaan yang tidak hanya berorientasi imbal hasil, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat yang paling membutuhkan.

Penerbitan Orange Bonds PNM diharapkan menjadi katalis bagi lembaga-lembaga keuangan lain baik BUMN maupun swasta untuk mengadopsi instrumen serupa. Dalam jangka panjang, langkah ini diproyeksikan menjadi salah satu pilar penting dalam menjembatani kesenjangan pendanaan SDGs yang masih menganga, sekaligus membuktikan bahwa Indonesia siap memimpin gerakan keuangan sosial yang inklusif di kawasan Asia Tenggara.