Publikasi
OJK Awasi Kinerja PT PNM
26/03/2021

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) (Persero). Penetapan peraturan OJK ini memberikan landasan hukum terhadap pengawasan PT PNM di Indonesia.

Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal Kantor OJK Regional 5 Sumatera Bagian Utara, Risca Bernadetta mengatakan, pengawasan OJK terhadap Industri Jasa Keuangan baik kepada Industri Jasa Keuangan Perbankan, Pasar Modal, dan Industri Keuangan Non-Bank dituangkan dalam bentuk POJK dan SEOJK.

Penyusunan POJK dan SEOJK tersebut, lanjutnya, dimaksudkan agar kegiatan usaha dari seluruh Industri Jasa Keuangan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi OJK. Di mana dalam mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

“OJK telah menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT PNM pada 27 Mei 2019. Diharapkan dapat menciptakan kegiatan usaha yang sehat guna memberikan dukungan akses pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah kepada masyarakat,” katanya di acara bertema “Sosialisasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.05/2019 tentang Pengawasan PT Permodalan Nasional Madani”, Rabu (24/3/2021)

Ia merinci, kinerja usaha PT PNM di provinsi Sumatera Utara masih cukup baik. Berdasarkan posisi Februari 2021, jumlah jaringan kantor PT PNM (Persero) di wilayah provinsi Sumatera Utara terdiri atas 63 unit ULaMM dan 165 unit MEKAAR.

Adapun outstanding pembiayaan yang disalurkan di wilayah Sumut untuk posisi Februari 2021 melalui unit ULaMM kepada 8.451 nasabah sebesar Rp490,31 miliar atau mengalami kenaikan 12,24% dibandingkan posisi Februari 2020 (year on year). Sedangkan total penyaluran  pembiayaan melalui unit MEKAAR kepada 550.640 nasabah untuk posisi Februari 2021 sebesar Rp1,18 triliun atau mengalami kenaikan 74,29% dibandingkan posisi Februari 2020 (year on year).

Risca Bernadetta melanjutkan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan amanat kepada OJK sebagai lembaga negara yang menjalankan tugas dan fungsinya menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa Keuangan.

“Berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara pada tahun 2013 dalam rangka pengawasan penyelenggaraan kegiatan usaha jasa pembiayaan PT PNM dilakukan oleh OJK. PT PNM dikategorikan sebagai Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,” pungkasnya.

Sumber : http://www.fokusmedan.com/2021/03/25/ojk-awasi-kinerja-pt-pnm/

Berita Terpopuler

PNM Telah Salurkan Bantuan Presiden k...
09/10/2020
Selengkapnya
Banpres Tak Kunjung Sampai ke Penerim...
09/10/2020
Selengkapnya
Tahun ini PNM Alokasikan Pendanaan Rp...
16/05/2019
Selengkapnya