PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan Kejaksaan Agung RI melakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) terkait penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kerjasama baik dalam penyelesaian masalah hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh PT PNM (Persero), maupun dalam rangka mengedukasi dan mensosialisasikan hukum dan perundangan kepada karyawan dan mitra binaan PNM.
Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh Direktur Utama PNM, Parman Nataatmadja, dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) Kejaksaan Agung RI, Dr. ST. Burhanudin, SH, MH, bertempat di Jakarta, tanggal 17 Januari 2012. Kerjasama ini merupakan pembaruan dari kerjasama sebelumnya. Menurut Dirut PNM, Parman Nataatmadja, bagi PNM, kerjasama dengan Kejaksaan Agung merupakan wujud dari komitmen PNM sebagai BUMN yang selalu berusaha untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, termasuk mengedukasi para pelaku UMK untuk patuh hukum.
Selain itu, kerjasama ini juga merupakan implementasi dari UU No. 16/2004, tentang Kejaksaan Agung RI, dimana dalam kaitan ini JAM DATUN juga dapat berfungsi sebagai Pengacara Negara mewakili PNM sebagai BUMN. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kerjasama ini juga berlaku bagi unit kegiatan PNM yang ada di tingkat Cabang dengan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri yang ada di berbagai daerah.
Sekilas PNM
PT Permodalan Nasional Madani (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang lahir berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 38/1999 tentang ”Penyertaan Modal Negara RI untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah”. Maksud dan tujuan dari pendirian PNM adalah untuk: “Melaksanakan jasa pembiayaan termasuk kredit program dan jasa manajemen, untuk pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta usaha-usaha lainnya yang mendukung kegiatan tersebut”.
Pada Dasawarsa pertama (1999-2008), aktivitas PNM lebih terfokus pada pengelola 12 Skim Kredit Program eks KLBI. Selain itu, pembiayaan yang dilakukan PNM tidak dilakukan secara langsung kepada pelaku UMK tetapi melalui Lembaga Keuangan Mikro/Syariah (LKM/S). Strategi tersebut dilakukan mengingat jaringan PNM juga masih terbatas.
Memasuki Dasawarsa ke dua (sejak 2008), PNM melakukan turn around berupa reposisi bisnis dalam rangka meningkatkan jangkauan layanan kepada UMK dengan melakukan pembiayaan langsung. Langkah strategis yang dilaksanakan diawali pada bulan Agustus 2008 dengan pendirian 12 Unit Layanan Modal Mikro (ULaMM) sebagai percontohan. Hingga akhir Desember 2011, telah dioperasikan 377 ULaMM di 22 Propinsi guna melayani dukungan finansial dan capacity building bagi usaha mikro dan kecil di 1,670 Kecamatan.
Sepanjang tahun 2011, total pembiayaan PNM melalui ULaMM mencapai Rp 2,23 triliun, untuk 37.823 UMK. Akumulasi pembiayaan yang telah disalurkan ULaMM sejak didirikan tahun 2008, mencapai Rp 4,67 triliun untuk 76.790 UMK. Sementara tingkat non performing loan (NPL) gross hanya 1,24%. Pada triwulan pertama 2012, PNM akan kembali membangun 100 unit ULaMM tambahan yang dapat melayani UMK di 2.100 kecamatan, serta diharapkan pada tahun 2013 nanti jumlah ULaMM akan mencapai 600 unit, yang diharapkan dapat melayani 2.500 kecamatan di seluruh Indonesia.
Jakarta, 16 Januari 2012
Anton Mart Irianto
Sekretaris Perusahaan
